Coretax menjadikan urusan pajak lebih cepat, lebih mudah, dan lebih terhubung. Namun, dengan sistem yang lebih modern, data yang tidak teratur menjadi lebih mudah terlihat. Perubahan ini sangat penting bagi perusahaan. Risiko tidak hanya berkaitan dengan keterlambatan laporan. Risiko kini muncul ketika angka dalam SPT, bukti potong, transaksi bisnis, dan pembukuan tidak saling mendukung. Pada saat itu, klarifikasi dari DJP dapat tiba lebih cepat dari yang diharapkan.
DJP menempatkan Coretax sebagai bagian dari pembaruan sistem administrasi pajak yang merupakan bagian dari Perpres Nomor 40 Tahun 2018. Regulasi teknisnya melaluinya PMK 81 Tahun 2024 dan perubahan terbaru dalam PMK 1 Tahun 2026. Kebijakannya sudah jelas. DJP ingin mengintegrasikan proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan dalam satu ekosistem yang lebih terorganisir.
Bagi para wajib pajak, pesan utamanya sangat lugas. Sistem yang baru memang bermanfaat, tetapi tidak akan memperbaiki data yang sudah tidak benar dari awal. DJP juga mengingatkan bahwa wajib pajak tetap memiliki tanggung jawab atas kebenaran data di SPT. Jika data yang sudah terisi belum lengkap, wajib pajak perlu melengkapinya sendiri agar SPT tersebut mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Mengapa Risiko Klarifikasi Kini Terasa Lebih Dekat?
Dalam laporan Tax Administration 2024, OECD mengungkapkan bahwa banyak otoritas pajak di berbagai negara kini semakin sering menggunakan pemeriksaan elektronik, validasi otomatis, dan pencocokan silang data untuk mengelola risiko kepatuhan. Indonesia juga melangkah ke arah tersebut. Oleh sebab itu, perusahaan tidak bisa lagi hanya mengandalkan metode lama yang hanya fokus pada saat masa pelaporan. Data harus konsisten sejak awal tahun. (Sumber OECD)
Di Indonesia, SP2DK menjadi salah satu bentuk pengawasan yang seringkali menimbulkan kepanikan di kalangan wajib pajak. Namun, DJP menegaskan bahwa SP2DK adalah surat yang meminta klarifikasi atas data dan atau keterangan. DJP juga menegaskan bahwa surat ini bukan surat ketetapan pajak dan bukan juga keputusan pelanggaran. Secara hukum, surat ini lebih berkaitan dengan ruang klarifikasi.
Karena sifatnya yang untuk klarifikasi, perusahaan perlu siap memberikan jawaban dengan cepat dan logis. Aturan mengenai pengawasan kepatuhan wajib pajak memberikan batas waktu 14 hari untuk merespons SP2DK. Wajib pajak memang dapat meminta tambahan waktu hingga 7 hari, tetapi waktu itu tetap terbatas apabila dokumen belum siap, rekonsiliasi belum lengkap, dan penjelasan bisnis belum disusun.
Lima Tanda Data Pajak Perusahaan Perlu Segera Direview!
Tanda pertama muncul saat angka penjualan, arus kas, dan penambahan aset tidak bergerak searah. DJP sendiri menyarankan wajib pajak menguji kewajaran antara arus kas dan penambahan harta sebelum mengirim SPT. Jika perusahaan mencatat pertumbuhan aset, tetapi laporan penghasilan terlihat terlalu kecil, celah pertanyaan akan terbuka.
Tanda kedua terlihat saat bukti potong, faktur pajak, dan pembukuan menghasilkan angka yang berbeda. Fitur prepopulated membantu menampilkan data pihak ketiga. Namun, fitur itu juga membuat selisih lebih cepat terlihat. Jika perusahaan menerima bukti potong tertentu, tetapi SPT tidak mencerminkannya dengan benar, DJP lebih mudah menemukan perbedaan itu.
Tanda ketiga muncul ketika perusahaan banyak mencatat transaksi insidentil, tetapi tim keuangan tidak menyiapkan penjelasan pendukung. DJP mengakui bahwa wajib pajak sering tidak mencatat seluruh penghasilan secara terperinci selama setahun, terutama penghasilan yang sifatnya tidak rutin. Dalam praktik, justru pos seperti ini sering memicu pertanyaan karena angkanya mudah tertinggal dari perhatian manajemen.
Tanda keempat tampak saat perusahaan terlalu percaya bahwa sistem akan mengisi semuanya secara otomatis. Ini salah kaprah yang cukup berbahaya. Menurut penjelasan resmi DJP, data prepopulated membantu proses pelaporan, tetapi tidak menggantikan kewajiban wajib pajak untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isinya. Sistem membantu, sedangkan tanggung jawab tetap ada pada wajib pajak.
Tanda kelima muncul saat perusahaan baru bergerak setelah surat dari kantor pajak datang. Pola ini umum, tetapi mahal. Saat surat klarifikasi masuk, perusahaan sering baru mulai mencari invoice, kontrak, bukti pembayaran, rekonsiliasi bank, atau kronologi transaksi. Dalam jangka pendek, situasi itu membuat respons tergesa. Dalam jangka panjang, situasi itu memperlemah posisi wajib pajak saat menjelaskan konteks bisnis yang sebenarnya.
Peran Konsultan Pajak Bukan Hanya Menjawab Surat
Di era data terhubung, peran konsultan pajak tidak berhenti pada menyusun tanggapan saat masalah muncul. Peran yang lebih penting justru hadir lebih awal. Konsultan membantu perusahaan membaca titik rawan, menguji konsistensi antar dokumen, dan menyusun penjelasan yang sejalan dengan fakta bisnis. Dengan begitu, perusahaan tidak sekadar reaktif. Perusahaan bisa mengambil posisi yang lebih siap.
Pandangan akademik juga memberi peringatan yang menarik. Kajian dalam Jurnal Magister Akuntansi Trisakti menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan memang memberi manfaat data yang lebih terintegrasi dan akurat. Namun, penelitian itu juga menegaskan bahwa digitalisasi tidak otomatis memperkuat kepatuhan jika perusahaan tidak mengelola pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan secara baik. Artinya, teknologi tetap perlu ditopang oleh disiplin internal.
FAQ
Tidak. DJP menyebut SP2DK sebagai permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Surat ini membuka ruang klarifikasi. Ia bukan ketetapan pajak dan bukan putusan akhir.
Aturan pengawasan memberi waktu 14 hari. Wajib pajak dapat meminta tambahan waktu paling lama 7 hari, sepanjang pemberitahuan perpanjangan masuk sebelum tenggat awal berakhir.
Ya. Coretax memudahkan proses, tetapi tidak menggantikan tanggung jawab wajib pajak atas isi SPT dan dokumen pendukungnya.
Waktu terbaik adalah sebelum pelaporan dan sebelum surat klarifikasi datang. Semakin cepat perusahaan merekonsiliasi data, semakin kuat juga penjelasannya bila DJP meminta klarifikasi.
Kesimpulan
Era Coretax tidak selalu berarti risiko pajak meningkat. Namun, era ini jelas membuat data yang tidak sinkron lebih cepat terbaca. Karena itu, perusahaan perlu berhenti menganggap review data pajak sebagai pekerjaan musiman. Ini sudah menjadi bagian dari manajemen risiko bisnis. Jika Anda melihat satu atau beberapa tanda di atas dalam data perusahaan Anda, langkah paling masuk akal adalah segera merapikannya. Untuk menilai seberapa siap posisi pajak perusahaan Anda saat ini, hubungi kami.